ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN NO.28/PDT.G/2016/PN.KPG DAN PUTUSAN NO.103/PDT.G/2001/PN.KPG. (Indonesian)

Adopting a child is an act of taking another person's child into one's own family, so that between the person who adopts the child and the adopted child there is a family law tat is the same as that which exists between parents and their own biological child. Adoption of a child results in the child having the same legal status as the children of the parents who adopted him, including the right to inherit if the adoptive parents die. The formulation of the problem: (1) What is the judge's consideration regarding the cancellation of the adoption of a child in Decision No. 28/Pdt.G/2016/PN.KPG and Decision No. 103/Pdt.G/2001/PN.KPG, (2) What are the legal consequences of canceling the adoption of a child in Decision No.28/Pdt.G/2016/PN.KPG and Decision No. 103/Pdt.G/2001/PN.KPG. The aim is to find out the judge's considerations regarding the case of canceling the adoption of a child and te legal concequences of canceling the adoption of a child in Decision No. 28/Pdt.G/2016/PN.KPG and Decision No, 103/Pdt.G/2001/PN.KPG. The benefit of this research is to increase information about the cancellation of adoption, especially for adoptive parents and adopted children so that they can carru out their respective obligations. The research is normative research. The research results show that: (1) The judge's consideration of Decision No. 28/Pdt.G/2016/PN,KPG with the main issue in the lawsuit being the annulment of the decision to adopt a child which has been ratified by the court, while based on this evidence the plaintiff is unable to prove that the decision to adopt the child is annulled, the plaintiff demands that the court canceled the decision to adopt a child without any reason to grant is because it had legal certainty. Meanwhile, the judge's consideration of decision No. 103/Pdt.G/2001/PN.KPG is that according to the costumary law of inheritance in force in Rote, the heirs are only male descendants according to the father's line or patrilineal line, but if the male lineage is good upwards or downwards no longer exist, so those who emerge as heirs are sons or daughters from the female line, namely children born to sisters. (2) Legal consequences of Decision No. 28/Pdt.G/2016/PN.KPG, namely that the adopted child still has status of the deceased's legal child. Thomas Penun Limau, whie in decision No. 103/Pdt.G/2001/PN.KPG, the adopted child does not have the status of a child and he,ust return the inheritance from the late. Yusup Manafe. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak mengakibatkan anak tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak-anak dari orang tua yang mengangkatnya, termasuk hak untuk mewaris apabila orang tua angkat tersebut meninggal dunia. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pembatalan pengangkatan anak dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.KPG dan Putusan No. 103/Pdt.G/2001/PN.KPG (2) Apakah akibat hukum pembatalan pengangkatan anak dalam Putusan No.28/Pdt.G/2016/PN.KPG dan Putusan No.103/Pdt.G/2001.PN.KPG. Tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus pembatalan pengangkatan anak dan akibat hukum pembatalan pengangkatan anak dalam Putusan No.28/PDT.G/2016/PN.KPG dan Putusan No.103/PDT/G/2001/PN.KPG. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah informasi tentang pembatalan pengangkatan anak khususnya orang tua angkat dan anak angkat agar menjalankan kewajibannya masing-masing. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim terhadap putusan No. 28/PDT.G/2016/PN.KPG dengan persoalan pokok dalam gugatan ini adalah mengenai pembatalan dari penetapan pengangkatan anak yang telah disahkan oleh pengadilan, sedang berdasarkan pembuktian tersebut pihak penggugat tidak mampu membuktikan adanya kebatalan dari penetapan pengangkatan anak tersebut maka tuntutan penggugat agar pengadilan membatalkan penetapan pengangkatan anak tidak beralasan untuk dikabulkan karena memiliki kepastian hukum. Sedangkan pertimbangan hakim terhadap putusan No. 103/PDT.G/2001/PN.KPG bahwa menurut hukum adat waris yang berlaku di Rote yang menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki saja menurut garis bapak atau patrilineal, namun apabila garis keturunan laki-laki baik ke atas maupun ke bawah sudah tidak ada lagi maka yang keluar sebagai ahli waris adalah anak laki-laki atau perempuan dari garis perempuan yaitu anak-anak yang lahir dari saudara perempuan. (2) Akibat hukum terhadap putusan No. 28/PDT.G/2016/PN.KPG yaitu anak angkat tersebut masih berstatus anak sah dari alm. Thomas Penun Limau, sedangkan pada Putusan No. 103/PDT.G/2001/PN.KPG, anak angkat tersebut tidak berstatus sebagai anak dan dia harus mengembalikan harta peninggalan dari alm. Yusup Manafe. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Matriks: Jurnal Sosial dan Sains is the property of Green Publisher and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)